Anggaran penyelidikan Polri dan KPK
Maleslihat.Com - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengungkapkan, gaji kepolisian kini sudah setara dengan penyidik yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, Mabes Polri dapat mengupayakan optimalisasi kinerja di bidang pemberantasan korupsi pada tahun 2013.
"Kami mendapatkan tambahan anggaran hampir sama dengan KPK di bidang pemberantasan korupsi, mudah-mudahan lebih meningkat lagi. Apa yang diberikan kita maksimalkan, kita sangat beruntung diberi tambahan," ungkap Timur saat menggelar rilis tahunan Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/12).
Serupa, Wakapolri Komjen Nanan Sukarna mengaku senang mendapatkan dana tambahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Nanan menyebut, dana itu memberikan suntikan tambahan dalam mengungkap kasus korupsi yang ditangani Polri.
"DPR memberikan uang penyidikan tambahan uang untuk penanganan korupsi. Buat saya pribadi, lebih susah bebannya tapi tambah semangat untuk bisa menyidik. Ini memberikan semangat untuk mengungkap korupsi lebih baik yang paling penting itu pencegah," tambah Wakapolri Komjen Nanan Sukarna.
Menurutnya, dana yang disetujui DPR itu tidak akan digunakan sebagai gaji kepada penyidik, melainkan untuk membiayai beban operasional penyidikan.
"Bukan gaji tapi untuk operasional, untuk kegiatan menyidik bukan person to person. Maunya semuanya tapi kan poinnya kecil, bukan polisi yang minta DPR yang kasih agar bisa mendukung penindakan korupsi," tandasnya.
Selama tahun 2012, Mabes Polri menerima anggaran dari APBN sebanyak Rp 45 triliun. Dari jumlah itu, hanya Rp 19 triliun yang dapat digunakan untuk memberantas kejahatan di seluruh Indonesia, sisanya dipakai untuk menggaji polisi.
"Anggaran Polri Rp 45 triliun itu, 65 persen untuk bayar gaji. 19 persen untuk operasional, untuk belanja barang. Polisi melayani publik, kita jaga, patroli, nangkap hanya Rp 19 triliun," lanjut Nanan.
Menurut Nanan, kinerja kepolisian terbatas pada jumlah anggaran yang tersedia dari APBN. Angka itu dinilai belum sepadan dengan tugas Polri untuk melayani dan melindungi masyarakat.
"Artinya, inginnya Polri sepenuhnya melayani publik dengan 100 persen anggaran, tapi kan tidak mungkin. Katanya kinerja berbasis anggaran tapi dibatasi oleh anggaran. Yang pasti dirasakan masyarakat itu bukan Rp 45 triliun," lanjut Nanan.
Category: Berita